Pemerintah Berkomitmen Jadi Pusat Ekonomi Syariah Global 2029

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai penggerak utama perubahan ekonomi nasional, dengan tujuan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global pada tahun 2029.

Vivi Yuliswati, Wakil Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi syariah kini telah dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024.

Ia menganggap bahwa penentuan tersebut sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku pembangunan di berbagai bidang dan daerah.

"Sesungguhnya Bappenas sendiri telah merencanakan mengenai pembangunan ekonomi syariah dalam rencana pembangunan jangka panjang melalui Undang-Undang 59 Tahun 2024," kata Vivi yang dikutip .co.id, Rabu (13/8).

Vivi menyebutkan bahwa saat ini ekonomi syariah menjadi salah satu elemen penting dalam perubahan ekonomi nasional, bukan hanya dari segi ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial, tujuan pembangunan, serta keberlanjutan pembangunan.

Ia juga menjelaskan bahwa terdapat target besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menunjukkan bahwa Indonesia harus menjadi pusat ekonomi syariah global pada tahun 2029, meskipun saat ini Indonesia berada di posisi ketiga secara global.

"Nomor 1 tidaklah mudah, Bapak dan Ibu. Saat ini kita berada di posisi ketiga, namun indeks kami masih jauh tertinggal dari yang nomor satu," jelas Vivi.

Vivi menekankan bahwa ekonomi syariah akan berkontribusi terhadap pertumbuhan hingga 8% dan perlu diintegrasikan dalam program prioritas nasional seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, RPJMN juga mencakup lima arah kebijakan utama, yakni penguatan sektor industri halal dan UMKM halal, penguatan lingkungan ekosistem halal, penguatan sistem keuangan berbasis syariah, penguatan dana sosial berlandaskan syariah, serta peningkatan kerja sama global dalam bidang ekonomi syariah.

"Mengapa ini penting bagi Bapak dan Ibu? Karena kita melihat potensi dana sosial syariah yang sangat besar," tegas Vivi.

Vivi menekankan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam merancang ekonomi syariah, sehingga kebijakan nasional dapat diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Ia menyatakan bahwa indikator keberhasilan telah disiapkan, antara lain jumlah produk yang mendapatkan sertifikasi halal, rasio aset perbankan syariah terhadap PDRB, serta indeks zakat nasional di tingkat kabupaten/kota.

"Baru pada perencanaan kali ini bahwa ekonomi syariah yang ada dalam RPJMN kita masukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah," ujar Vivi.

Vivi juga menyampaikan bahwa antusiasme dari berbagai daerah sangat besar, dengan banyak provinsi yang telah memasukkan arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJPD dan RPJMD, serta menggunakan sistem SIPD untuk mengawasi pelaksanaan program-program tersebut.

Menurut Vivi, kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi wilayah maupun nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

"Alhamdulillah berbagai provinsi ini telah menyertakan arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJPD, yang kemudian dijabarkan dalam RPJMD," kata Vivi.

Ia menekankan bahwa kerja sama antar berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan RPJMN, mulai dari Kementerian dan lembaga, Bank Indonesia (BI), OJK, MUI, Kadin, hingga pemerintah daerah yang diharapkan mampu menyisihkan anggaran untuk pengembangan ekonomi syariah.

Vivi menekankan bahwa pengoptimalan rantai pasok nilai halal perlu didukung oleh peraturan, lembaga, infrastruktur, serta inovasi digital.

"Kolaborasi lintas pihak tentu diperlukan oleh Bapak dan Ibu guna memaksimalkan berbagai aspek dari ekosistem rantai pasok nilai halal yang sudah ada," ujar Vivi.

Ia juga menegaskan perlunya penyeimbangan perkembangan ekosistem digital di seluruh wilayah, terutama daerah timur Indonesia yang masih tertinggal. Menurut Vivi, dukungan terhadap ekosistem digital dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah nasional.